Masrizky.web.id – Berita tentang Non-Asn/Tenaga honorer dihapus Desember 2024 nanti membuat pekerja di sektor pendidikan was-was.
Apalagi kini pemerintah belum menjelaskan secara detail bagaimana nasib pekerja yang masih Non-asn jika aturan ini dijalankan. Namun, pemerintah telahm memberikan sedikit gambaran mengenai nasib tenaga honorer nantinya.
Munculnya aturan baru ini juga berkaitan dengan tidak seimbangnya jumlah tenaga Non ASN / honorer.
Pemerintah menilai bahwa jumlah tenaga Non-asn terlalu banyak bahkan pada tahun 2024 ini membengkak jadi 2.3 juta. Berikut ini informasi lebih lengkapnya.
Alasan Tenaga Honorer / Non Asn Dihapus Desember 2024
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemerintah akhirnya memilih aturan tenaga honorer dihapus Desember 2024 nanti.
Selain karena faktor kesejahteraannya yang telah lama menjadi isu-isu nasional, ada juga faktor penting lainnya seperti berikut ini.
1. Jumlah Tenaga Nonasn Membengkak
Pemerintah memutuskan untuk menghapus status tenaga honorer dengan salah satu alasan utamanya adalah adanya pembengkakan jumlah tenaga Non-asn yang tidak stabil.
Ini terjadi ketika jumlah tenaga non-asn honorer yang direkrut oleh berbagai instansi pemerintah meningkat secara signifikan tanpa adanya sistem pengawasan, pengawalan dan kebijakan yang konsisten.
Akibatnya, ketersediaan tenaga No-Asn / honorer menjadi tidak terkendali, mengakibatkan berbagai masalah administrasi, perlakuan yang tidak adil, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
Dengan menghapus status tenaga Non-asn, diharapkan akan ada langkah lebih lanjut untuk mengatasi isu ini.
Tentunya pemerintah juga akan memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja yang mendadak dan tidak adil.
Selanjutnya juga menyediakan bantuan sosial atau peluang lain bagi tenaga Non-asn yang terdampak agar mereka dapat mengatasi masa transisi dengan lebih baik.
2. Posisi ASN Pensiun yang Sengaja Ditempati Honorer
Alasan lain yang mendasari keputusan ini adalah fenomena pengisian posisi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah banyak pensiun dengan pegawai Non-asn.
Hal ini telah menjadi perhatian yang sangat serius karena dianggap dapat merugikan kedua pihak yang terlibat.
Pegawai yang bekerja sebagai honorer/Non-asn mungkin tidak memiliki kepastian masa depan dalam pekerjaan mereka.
Ini pastinya juga dapat kurangnya motivasi dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu juga, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memberikan jaminan keberlangsungan karir bagi pegawai baru yang direkrut.
Dengan begitu pastinya pegawai baru dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih profesional.
Bagaimana dengan Tenaga Honorer/Non-asn Lama?
Ketika tenaga honorer/Non-asn dihapus Desember 2024 nanti maka pemerintah akan memberlakukan beberapa opsi. Tentunya pemerintah tetap akan mempertimbangkan kesejahteraan pegawai jika program honorer/Non-asn diberhentikan.
Berikut ini opsi setelah penghapusan tenaga honorer.
1. Skema PNS
Pada skema ASN ini juga menawarkan solusi untuk memberikan kepastian kerja dan stabilitas dalam karir sebagai pegawai. Di sisi lain ini dapat mengatasi ketidakpastian yang dialami oleh tenaga honorer/Non-asn lama.
Skema diterapkan melalui perekrutan tenaga honorer/Non-asn lama yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
Proses seleksi yang ketat dan objektif akan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi kriteria yang akan diterima sebagai PNS, sehingga kualitas dan kompetensi dalam pelayanan publik dapat dijaga.
Namun, perlu ketahui bahwa penerapan skema ASN juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah terbatasnya jumlah posisi ASN yang tersedia dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer/Non-asn yang ada.
2. PPPK
Salah satu cara efektif mengatasi tenaga honorer/Non-asn dihapus Desember 2024 nanti adalah opsi PPPK. Hal ini telah menjadi perhatian serius pemerintah sebagai solusi untuk memberikan stabilitas dan perlindungan kerja bagi tenaga honorer/Non-asn.
PPPK bertujuan untuk memberikan peluang bagi tenaga honorer/Non-asn yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk menjadi pegawai pemerintah dengan status non-asn atau yang disebut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negari Sipil (PPNPNS).
Namun, untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer/Non-asn lama melalui opsi PPPK, pemerintah perlu memastikan implementasi program ini berjalan secara transparan dan adil.
Melalui program ini, diharapkan para tenaga honorer/Non-asn lama dapat memperoleh stabilitas dan kepastian kerja yang pantas.
Selain itu juga tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan publik juga dapat ditingkatkan melalui kehadiran pegawai dengan kompetensi dan semangat kerja yang lebih berdedikasi lagi.
Nah, itulah informasi terbaru mengenai tenaga honorer/Non-asn dihapus Desember 2024 nanti.
Sebagai persiapan maka tidak ada salahnya jika pegawai honorer saat ini fokus juga dalam seleksi CPNS dan PPPK yang sudah buka pada bulan Agustus ini. Persiapkan semua persyaratan dan pelajari tes seleksi dengan seksama agar lolos.
